Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal bekerja. Hal ini terkait, tindakan pemerintah melakukan importasi 350 ribu ton kedelai dengan untuk mengendalikan harga. Andi Akmal mengkritisi, importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga yang semestinya dibawah angka maksimal Rp10.000, kini harga kedelai sudah menyentuh angka Rp13.000.

“Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas termasuk kedelai, lantas cara mudahnya dengan impor. Upaya terbesar untuk mengendalikan importasi dengan kemampuan produksi dan manajemen stok terlihat dari jaman dulu hingga sekarang belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan,” tutur Akmal dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Selasa, (8/11/2022).

Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini menegaskan, bahwa importasi dengan kondisi rupiah melemah hingga tembus melebihi 15 ribu rupiah per dollarnya, akan berakibat gerusan devisa yang cukup signifikan. Namun Akmal mengharapkan, pengendalian harga kedelai dapat dibawah Rp10.000 sehingga pengrajin tahu dan tempe dapat terus beraktivitas untuk memenuhi protein nabati masyarakat Indonesia.

“Kedepannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BULOG, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (we/aha)